Kejari Surabaya Setorkan Uang Rampasan Korupsi Rp4,53 Miliar ke Kas Negara

Surabaya, enews – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang rampasan negara senilai Rp4.531.142.707 ke kas negara pada Jumat (20/11/2026). Penyetoran ini merupakan tindak lanjut eksekusi perkara tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama terpidana Ganjar Siswo Pramono, S.T., M.T.

​Pelaksanaan penyetoran dilakukan melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Surabaya setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

​Dasar hukum eksekusi ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 20 Agustus 2026, juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY tertanggal 28 April 2026, juncto Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tertanggal 13 Maret 2026.

​Rincian Barang Bukti yang Dirampas

​Dalam amar putusan tersebut, terdapat sejumlah barang bukti berupa uang tunai hasil penyitaan pada awal Januari 2024 serta saldo rekening yang dirampas untuk negara, dengan rincian sebagai berikut:

  • ​Penyitaan 8 Januari 2024: Uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 22.000 lembar dengan total Rp2.200.000.000.
  • ​Penyitaan 9 Januari 2024: Uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 8.500 lembar dengan total Rp850.000.000.
  • ​Penyitaan 10 Januari 2024: Uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 5.000 lembar (Rp500.000.000) dan pecahan Rp50.000 sebanyak 1.000 lembar (Rp50.000.000), sehingga berjumlah Rp550.000.000.
  • Saldo Rekening Terblokir: Uang sebesar Rp931.142.706,72 sesuai Berita Acara Pemblokiran Rekening/Harta Kekayaan Yang Tersimpan di Bank Nomor 03/2871-310010 dari Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Darmo atas nama nasabah Ganjar Siswo Pramono dengan nomor rekening 7119731105.

​Secara keseluruhan, akumulasi uang rampasan tersebut bernilai Rp4.531.142.707 dan telah disetorkan penuh ke kas negara.

​Komitmen Pemulihan Aset dan PNBP

​Penyetoran uang rampasan ini menjadi bagian dari upaya Kejari Surabaya menuntaskan eksekusi putusan pengadilan secara tuntas dan transparan, sekaligus menegaskan konsistensi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

​Melalui Bidang PAPBB, Kejari Surabaya terus mengoptimalkan pengelolaan barang bukti dan uang rampasan agar dapat segera masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah tersebut diharapkan dapat memulihkan hak keuangan negara secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas. (Armand)